Aksi Mahasiswa Menolak Tunjangan Mewah DPR Dibubarkan Polisi – Aksi demonstrasi yang di lakukan oleh sekelompok mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara berakhir dengan pembubaran oleh pihak kepolisian. Para mahasiswa tersebut menolak kebijakan tunjangan mewah yang diterima oleh anggota DPR, yang di anggap memberatkan rakyat. Aksi ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan ketegangan di lokasi.
Kronologi Aksi Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Sumut
Mahasiswa mulai berkumpul sejak pagi hari di area Gedung DPRD Sumut dengan membawa spanduk dan poster berisi protes terhadap tunjangan mewah anggota DPR. Aksi damai ini sempat berjalan lancar hingga beberapa peserta mulai melakukan orasi yang dianggap provokatif. Situasi mulai tidak kondusif karena terjadi dorong-dorongan dengan aparat keamanan.
Alasan Polisi Membubarkan Massa
Pihak kepolisian menyatakan bahwa pembubaran di lakukan untuk mencegah potensi kerusuhan dan menjaga ketertiban umum. “Kami melakukan pembubaran karena situasi mulai tidak kondusif dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta maupun masyarakat sekitar,” ujar salah seorang petugas kepolisian di lokasi.
Baca Juga : 7 Tersangka Kasus Kriminal Pembunuhan Berantai
Selain itu, aparat juga menegaskan bahwa demonstrasi harus tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk izin keramaian dan batasan waktu aksi. Polisi memberikan peringatan berkali-kali sebelum akhirnya melakukan tindakan tegas untuk membubarkan massa.
Respons Mahasiswa Terhadap Pembubaran
Meskipun di bubarkan, beberapa mahasiswa tetap menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tunjangan mewah DPR. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait besaran tunjangan yang di terima oleh anggota dewan.
Seorang perwakilan mahasiswa menyampaikan, “Kami menolak adanya tunjangan yang tidak sejalan dengan kondisi rakyat. Pembubaran polisi tidak akan menghentikan perjuangan kami.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa masih akan terus berlanjut meskipun menghadapi kendala dari aparat keamanan.
Dampak dan Sorotan Publik
Aksi ini memicu perbincangan luas di media sosial dan media massa. Banyak masyarakat mendukung tuntutan mahasiswa terkait pengurangan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan. Sementara sebagian pihak menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban saat melakukan demonstrasi.
Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa penyampaian aspirasi publik harus di lakukan dengan cara yang tertib. Aparat keamanan pun perlu memastikan aksi demonstrasi berlangsung aman tanpa menimbulkan korban atau kerusakan properti.
Kesimpulan
Pembubaran mahasiswa oleh polisi di depan Gedung DPRD Sumut menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan ketertiban umum. Aksi menolak tunjangan mewah DPR ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap transparansi anggaran negara. Meski di bubarkan, tuntutan mereka tetap relevan dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah serta DPR di masa mendatang.