Parkir Berlangganan Medan Resmi Dihentikan – Sistem parkir berlangganan dengan penanda stiker sempat menjadi sorotan di Kota Medan. Kebijakan ini pertama kali di gagas oleh Bobby Nasution saat menjabat sebagai Wali Kota Medan. Namun, implementasi sistem tersebut menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat dan pengguna jalan.
Kontroversi Sistem Parkir Berlangganan
Sistem parkir berlangganan dengan penanda stiker awalnya di rancang untuk mempermudah pengelolaan parkir di beberapa lokasi strategis di Medan. Konsepnya cukup sederhana: pemilik kendaraan yang membayar tarif berlangganan akan mendapatkan stiker khusus yang menandai kendaraan mereka, sehingga bisa parkir di lokasi tertentu tanpa perlu membayar tarif harian.
Namun, kebijakan ini memicu kontroversi. Beberapa masyarakat menilai sistem tersebut di skriminatif, karena memberikan keuntungan bagi pemilik kendaraan yang mampu membayar biaya berlangganan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa stiker ini dapat mempermudah praktik parkir liar atau penyalahgunaan fasilitas.
Reaksi Publik dan Kritik
Sejak di umumkan, sistem parkir berlangganan dengan stiker menuai banyak kritik. Warga menilai kebijakan ini tidak adil bagi masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan parkir harian. Beberapa pengamat transportasi juga mengingatkan bahwa sistem ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan di area parkir tertentu dan kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan stiker palsu.
Baca Juga : Apartemen di Medan Digerebek Polisi 10 Kg Sabu dan 24 Ribu Ekstasi Di amankan
Diskusi publik yang luas dan tekanan dari masyarakat akhirnya membuat kebijakan ini menjadi perhatian utama media lokal. Berbagai forum di skusi dan media sosial di penuhi dengan komentar pro dan kontra terkait sistem parkir berlangganan ini.
Pembatalan oleh Pemerintah Kota Medan
Menanggapi kontroversi yang muncul, Walkot Medan saat ini, Rico Waas, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, memutuskan untuk membatalkan sistem parkir berlangganan dengan stiker tersebut. Pembatalan ini diumumkan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Dishub Medan menyatakan bahwa kebijakan parkir harus tetap mengutamakan keadilan dan kemudahan bagi seluruh warga kota. Dengan di batalkannya sistem stiker, pemerintah juga berjanji akan mengevaluasi ulang seluruh mekanisme parkir di Medan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Dampak dan Harapan ke Depan
Pembatalan sistem parkir berlangganan dengan stiker ini di perkirakan akan menenangkan publik, terutama mereka yang menolak kebijakan sebelumnya. Namun, tantangan pengelolaan parkir di kota besar seperti Medan tetap ada. Pemerintah di tuntut untuk mencari solusi yang adil, efektif, dan tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.
Masyarakat kini berharap Dishub Medan akan merancang sistem parkir yang lebih transparan, seperti penggunaan pembayaran digital atau sistem zonasi parkir yang jelas. Dengan begitu, kebutuhan parkir dapat terpenuhi tanpa menimbulkan ketidakpuasan publik.